DPR Dukung Pencabutan Izin Trayek Sumber Kencono pasca Kecelakan Maut di Madiun

Perbesar FotoSurabaya (ANTARA) - Anggota Komisi V DPR RI Bidang Infrastruktur dan Transportasi H Imam Nahrawi mendukung usulan pencabutan izin trayek untuk sementara terhadap Perusahaan Otobus (PO) Sumber Kencono pascakecelakaan di Madiun, Jatim (1/1) yang menewaskan enam orang dan belasan lainnya luka-luka.
"Saya setuju usulan Gubernur Jatim untuk pencabutan izin trayek, tapi juga harus dipikirkan setelah dicaput. Apakah dicabut selamanya atau beberapa bulan saja setelah ada pembenahan manajemen," katanya saat reses di Surabaya, Selasa.
Menurut dia, pencabutan izin trayek tersebut harus dipertimbangkan dengan matang, karena bisa berdampak luas seperti mengurangi sarana transportasi untuk masyarakat atau menciptakan pengangguran baru bagi karyawan yang selama ini bekerja di PO itu.
"Takut setelah dicabut ada pengguran baru, paling tidak diskors (izin dicabut) selama enam bulan," kata Sekjen DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.
Ia mengatakan peristiwa kecelakaan PO Sumber Kencono kali ini merupakan peristiwa besar yang kedua kalinya setelah peristiwa di Mojokerto pada 2011 yang menewaskan belasan orang.
"Kepolisian harus segera mengungkap, dan pihak yang dianggap bersalah jangan diberi ampun, baik manajemen maupun sopir," ujarnya.
Selain itu, lanjut dia, pihaknya juga menyoroti persoalan infrastruktur seperti halnya jalan dan penerangan yang dilalui Sumber Kencono sehingga terjadi kecelakaan nahas itu.
"Semua itu harus diungkap, seperti marka jalan atau lampu gelap, jalan berlubang dan lainnya," ujarnya.
Untuk itu, pihaknya menekankan agar Dirjen Perhubungan Darat harus mengambil tindakkan tegas terhadap PO Sumber Kencono yang menjadi sumber bencana itu.
Namun, tetap harus ada pertimbangan beberapa faktor, karena penyebab kecelakaan sangat kompleks, di antaranya sopir yang mengantuk, kelebihan beban, infrastruktur dan lainnya.
Selama ini, lanjutnya, yang selalu disalahkan adalah sopir. Bahkan setiap kecelakaan selalu sopir jadi tersangka.
"Selama ini sopir harus memenuhi target. Ini yang harus diungkap. Sopir juga harus mendapatkan pendidikan yang memadai," katanya.